Kominfo Enggan Beli Data SIM yang Bocor dari Hacker, Berikan Pesan Ini
llustrasi sim card dan handphone yang terpisah | Sumber: Unsplash (Brett Jordan)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan dengan tegas bahwa pemerintah tidak akan membeli data SIM yang dijual hacker bernama Bjorka di situs gelap Breached. Alasannya, Kominfo tidak ingin dianggap seolah menjadi penerima barang curian. Terlebih lagi, data-data tersebut diambil secara illegal dan kini ditawarkan hingga milyaran rupiah.
Melansir dari CNN, Semuel Abrijani Pangerapan di konferensi pers yang diselenggarakan pada Senin (5/9/2022) di Kantor Kominfo lalu memberi pernyataan bahwa dengan adanya situasi ini, masyarakatlah yang paling dirugikan. Apalagi, data-data tersebut dibutuhkan untuk akses layanan.
“Kamu (hacker) mendapatkan data pribadi, termasuk yang free ini saja, itu sudah melanggar. Yang free saja kita mendapatkan, itu kan data pribadinya orang. Memangnya orang sudah kasih consent ke kamu? Apa bedanya dengan barang curian? Kami menadah barang curian? Kalau beli sih, enggak mungkin lah, dari pemerintah!,” katanya, mengutip dari laman yang sama.
Semuel menghimbau pada pelaku peretas untuk tidak perlu menyerang masyarakat, terlebih lagi apabila niatnya untuk mempermalukan.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa sejumlah data pribadi masyarakat telah menjadi korban pencurian secara illegal oleh hacker. Tak tanggung-tanggung, total sebanyak 1,3 milyar data kartu Surat Ijin Mengemudi (SIM) bocor.
Seseorang misterius bernama Bjorka di situs BreachForum kemudian ‘menantang’ Kominfo untuk membeli informasi tersebut sebesar Rp 744 juta untuk memori 87 GB. Ia bahkan menyertakan sample versi 2 GB. Namun, menanggapi hal ini, pemerintah menolak dan terus berupaya untuk menuntaskan masalah tersebut.
Kominfo telah mengonfirmasi bahwa tingkat kevalidan data NIK yang bocor tercatat hingga 20 persen dan belum diketahui sumber utama yang menyebabkan hal tersebut terjadi.