Bjorka Hilang Setelah Pengesahan UU PDP, Ada Apa?
Wajah Bjorka, hacker yang paling diburu di Indonesia saat ini | Sumber: screenshot YouTube
Setelah drama Bjorka beberapa hari ini menghiasi berbagai portal berita, hacker yang menghebohkan masyarakat Indonesia tersebut minggu ini terlihat ‘senyap’. Tidak ada lagi cuitan atau postingan yang dikeluarkan olehnya pada platform Telegram-nya (Bjorkanism) dan breached.to. Sedangkan pada akun Twitter-nya, diketahui memang telah ditangguhkan sehingga tidak bisa digunakan sementara waktu.
Oleh sebab itu, sebelumnya Bjorka telah mengeluarkan statement bahwa ia tidak pernah memiliki platform lain selain yang disebutkan (di atas), sehingga siapapun yang mengatasnamakannya di Twitter atau TikTok pastilah palsu. Adapun pada pesan terakhirnya di Telegram, Bjorka menuliskan bahwa dirinya akan memberikan kejutan segera.
Yang menarik, menelusuri dari sejumlah media, seorang pengguna Breach Forums bernama Emo mengaku telah bertemu dengan Bjorka di sebuah pusat perbelanjaan di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Ia mengatakan betapa bangganya telah bertemu langsung dengan peretas terkenal tersebut, tetapi tidak mau mengganggu privasi Bjorka dengan meminta foto bersama.
Pernyataan Emo ini kemudian direspon singkat oleh Bjorka, “Nice to meet you @Emo.” Sejak kedua momen tersebut, peretas yang berhasil mengambil jutaan data penduduk dari Surat Izin Mengemudi (SIM) itu hilang bak ditelan bumi. Satu hal yang perlu diingat, hacker misterius itu tadinya menyebutkan bahwa dirinya berbasis di Warsawa, Polandia.
Di sisi lain, DPR dan Presiden Joko Widodo diketahui telah mengetuk palu untuk mengesahkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tanggal 20 September lalu. Dengan demikian, UU tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum yang mengatur perlindungan data pribadi. Apalagi, beberapa tahun terakhir kebocoran informasi terus meningkat dan sering terjadi.
Banyak yang berspekulasi, UU PDP yang sedianya sudah ada sejak beberapa tahun lalu dan baru disahkan sekarang ini, dipercepat karena adanya kasus Bjorka. Dengan kata lain, ada ‘kontribusi Bjorka’ di dalamnya.
Namun, pendapat tersebut disanggah oleh Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Melansir dari CNN, undang-undang ini sudah dibahas sejak dua tahun lalu dan melalui proses yang panjang hingga resmi disahkan.